Merangin – Nada bicara Bupati Merangin, M. Syukur terdengar begitu tenang tapi sarat makna saat memimpin Rapat Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan II Tahun 2026 di Aula Rumah Dinas Bupati Merangin, Senin (3/8/2026).
Di hadapan para pejabat daerah, Bupati M. Syukur memberikan peringatan keras terkait rendahnya realisasi PAD yang dinilai jauh dari target.
Rapat strategis tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Zulhifni, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola PAD, serta seluruh Camat se-Kabupaten Merangin.
Agenda rapat berfokus pada evaluasi pencapaian Triwulan II, perumusan target Triwulan III, hingga pencarian solusi atas kemandekan penerimaan daerah.
Dalam pengarahannya, M. Syukur secara gamblang mengkritik mentalitas sebagian pimpinan OPD dan Camat yang dinilai pasif dan minim inovasi.
Ia menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar fasilitas untuk dinikmati, melainkan tanggung jawab besar untuk membawa Kabupaten Merangin menuju kemandirian fiskal.
“Jabatan-jabatan yang diberikan kepada Bapak/Ibu bukan sekadar duduk manis, kemudian menikmati semua fasilitas. Kita semua ini punya tanggung jawab,” tegas Bupati M. Syukur.
Bupati menyoroti ketimpangan drastis antara pendapatan daerah dan beban belanja. Dengan kebutuhan belanja pegawai yang menembus angka Rp700 miliar, capaian PAD Merangin saat ini dinilai sangat jauh dari kata cukup.
Ia menegaskan tidak akan segan mengambil tindakan apabila para pejabat tidak sanggup mengejar target penerimaan daerah.
“Kalau memang mohon maaf, tidak mampu mencapai target, ya sudah, Pak. It’s okay lah, jujur. Sampaikan ke kami. Kalau Bapak tidak bisa bekerja, ya saya mohon maaf. Evaluasi ini selesai,” ungkapnya.
Sektor retribusi dan pajak menjadi sorotan tajam, salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) yang pencapaiannya baru menyentuh angka 6 persen. Bupati mengkritik para Camat yang dinilai kurang turun ke lapangan untuk memantau potensi pajak di wilayahnya.
Selain itu, beberapa dinas pengampu retribusi—seperti Dinas Kesehatan, Dinas PU, Pariwisata, hingga Dinas Perkebunan—juga mencatatkan persentase capaian yang jauh di bawah target pertengahan tahun.
Di akhir rapat, M. Syukur meminta seluruh OPD dan Camat untuk segera memacu kinerja, melakukan inovasi pendorong pendapatan, serta memberanikan diri mengambil tindakan tegas terhadap tunggakan pajak di masyarakat demi tercapainya target PAD Triwulan III mendatang. (tugas/Iqbal)
