Jakarta – Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 menunjukkan nilai rata-rata Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) meningkat.
Peningkatan ini menunjukkan komitmen dan antusiasme instansi pemerintah semakin meningkat seiring dengan manfaat yang dirasakan pada upaya reformasi birokrasi.
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengapresiasi hasil evaluasi SAKIP dan RB pada tahun 2021 secara nasional yang menunjukkan tendensi hasil positif.
“Apresiasi yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah konsisten melakukan berbagai perbaikan sehingga mendapatkan predikat RB-SAKIP B, BB, A, dan AA,” ujarnya saat membacakan sambutan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo pada SAKIP & RB Award 2021, di Jakarta, Selasa (5/4/2022).
Implementasi SAKIP merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja. Seluruh instansi pemerintah dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.
Hal ini sejalan dengan sasaran prioritas pembangunan Presiden dan Wakil Presiden, yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah dengan menjamin anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang fokus dan tepat sasaran. Rini menjelaskan bahwa pada hakikatnya pelaksanaan RB dan SAKIP ini ditujukan untuk kepentingan masyarakat.
“Kami mengajak seluruh jajaran instansi pemerintah terus bertransformasi menjadi birokrasi yang bermanfaat untuk masyarakat,” imbuh Rini.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menjelaskan bahwa rata-rata nilai SAKIP pada kementerian/lembaga meningkat menjadi 71,30 dari sebelumnya 70,75, pada pemerintah provinsi menjadi 70,88 dari sebelumnya 70,02, dan pada pemerintah kabupaten/kota menjadi 61,60 dari sebelumnya 60,68. Sementara untuk RB, rata-rata nilai nasional meningkat, dengan rincian 75,65 dari sebelumnya 74,93 untuk kementerian/lembaga, 65,63 dari sebelumnya 64,28 untuk pemerintah provinsi, serta 54,44 dari sebelumnya 53,85 untuk pemerintah kabupaten/kota.
“Secara khusus kami ucapkan selamat kepada pemerintah daerah yang telah berhasil mendapatkan kenaikan predikat SAKIP dan RB di tahun 2021. Kami berharap peningkatan kualitas SAKIP dan RB tetap Bapak/Ibu pertahankan bahkan tingkatkan di tahun-tahun yang akan datang,” ujarnya.
Erwan turut mendorong agar seluruh instansi pemerintah dan aparatur sipil negara (ASN) harus mengubah _mindset_ bekerja dari mental menghabiskan anggaran menjadi mental memberi manfaat dari hasil kerja yang dilakukan. Menurutnya instansi pemerintah perlu secara terstruktur bekerja untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat menuju Indonesia yang lebih maju.
Pada tahun 2021 evaluasi dilakukan kepada 79 kementerian/lembaga dan 34 pemerintah provinsi untuk SAKIP dan RB, serta 494 kabupaten/kota untuk SAKIP dan 441 kabupaten/kota untuk RB, dengan total unit yang menjadi sampel evaluasi mencapai 22.000 unit.
Daftar Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021 sebagai berikut :
*Predikat AA : Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta
*Predikat A :
Provinsi DKI Jakarta
Kabupaten Bantul
Kabupaten Kulon Progo
Kabupaten Sleman
Kota Yogyakarta
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Kabupaten Banyuwangi
Kabupaten Gresik
Kabupaten Lamongan
Kabupaten Ngawi
Kabupaten Situbondo
Kota Malang
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kabupaten Banggai
*Predikat BB
Pemerintah Provinsi Bali
Kabupaten Badung
Kota Denpasar
Kabupaten Lebak
Kabupaten Pandeglang
Kabupaten Serang
Kabupaten Tangerang
Kabupaten Gunung Kidul
Kabupaten Bone Bolango
Kabupaten Batang Hari
Kabupaten Bandung
Kabupaten Garut
Kabupaten Sumedang
Kota Bandung
Kota Bogor
Kota Sukabumi
Kota Tasikmalaya
Kabupaten Banyumas
Kabupaten Cilacap
Kabupaten Wonogiri
Kota Pekalongan
Kabupaten Bondowoso
Kabupaten Jombang
Kabupaten Madiun
Kabupaten Magetan
Kabupaten Malang
Kabupaten Mojokerto
Kabupaten Pamekasan
Kabupaten Pasuruan
Kabupaten Ponorogo
Kabupaten Trenggalek
Kabupaten Tulungagung
Kota Blitar
Kabupaten Sidoarjo
Kota Kediri
Kota Madiun
Kota Probolinggo
Kota Surabaya
Kota Pontianak
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Kota Banjarmasin
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Pemerintah Provinsi Bangka Belitung
Kabupaten Bangka
Kabupaten Bangka Tengah
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Kabupaten Karimun
Kabupaten Natuna
Kota Tanjungpinang
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kabupaten Sorong
Kabupaten Polewali Mandar
Kota Manado
Provinsi Sumatera Barat
Kota Bukittinggi
Kota Padang
Kota Payakumbuh
Provinsi Sumatera Selatan
Kabupaten Muara Enim
Kabupaten Musi Rawas
Kota Lubuk Linggau
Kabupaten Humbang Hasundutan
Daftar Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2021
*Predikat A : Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta
*Predikat BB :
Pemerintah Provinsi Bali
Kabupaten Badung
Kabupaten Bantul
Kabupaten Kulon Progo
Kabupaten Sleman
Kota Yogyakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Kabupaten Banyumas
Kota Semarang
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Kabupaten Banyuwangi
Kota Malang
Kota Surabaya
Kota Padang.
(gas).
