Photo : Ali Fikri Juru Bicara KPK Bidang Penindakan
Jakarta – Dengan beralihnya status kepegawaian KPK menjadi ASN per 1 Juni 2021, maka KPK melakukan berbagai harmonisasi aturan yang berlaku secara umum di ASN, salah satunya terkait perjalanan dinas.
KPK telah menerbitkan Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 30 Juli 2021.
Dalam Perpim dimaksud, disebutkan antara lain perjalanan dinas dalam rangka untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya ditanggung oleh panitia penyelenggara.
“Perlu kami sampaikan, bilamana pegawai KPK menjadi narasumber untuk menjalankan tugas-tugas KPK, juga tidak diperkenankan menerima honor,”jelas Ali Fikri Jubir KPK Bidang Penindakan menyampaikan kepada wartawan dalam rilisnya, Minggu (8/8/2021).
Lanjut Ali Fikri , namun demikian dalam hal panitia penyelenggara tidak menanggung biayanya maka biaya perjalanan dinas tersebut dibebankan kepada anggaran KPK dan dengan memperhatikan tidak adanya pembiayaan ganda.
Dengan demikian, berdasarkan Perpim tersebut, sistem perjalanan dinas KPK kini bisa mengakomodir adanya pembiayaan kegiatan bersama yang dibebankan antar-lingkup ASN, yakni dengan kementerian maupun lembaga.
“Dalam kegiatan bersama, KPK bisa menanggung biaya perjalanan dinas pihak terkait, dan sebaliknya. Peraturan ini tidak berlaku untuk kerjasama dengan pihak swasta,”ujar Ali Fikri.
Ali Fikri menjelaskan biaya perjalanan dinas merupakan biaya operasional kegiatan bukan gratifikasi apalagi suap.
Sharing pembiayaan ini mendorong agar pelaksanaan program kegiatan tidak terkendala karena ketidaktersediaan anggaran pada salah satu pihak.
Padahal program tersebut sangat penting untuk tetap bisa dilakukan secara optimal.
Penting juga dipastikan tidak adanya pembiayaan ganda dalam kegiatan bersama tersebut.
Namun untuk mengantisipasi timbulnya konflik kepentingan pada proses pe
nanganan suatu perkara, kegiatan pada bidang Penindakan tetap menggunakan anggaran KPK.
Pegawai KPK dalam pelaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada kode etik pegawai dengan pengawasan ketat oleh Dewan Pengawas dan Inspektorat untuk menolak gratifikasi dan menghindari konflik kepentingan.
“Kami mengajak masyarakat untuk turut mengawasi penggunaan anggaran negara, agar terus taat terhadap aturan dan mengedepankan ketepatan sasaran serta manfaatnya,”pintanya. (gas).
