Merangin – Wabup Merangin Nilwan Yahya bersama rombongan melakukan monitoring dan evaluasi Kesehatan Masyarakat dan Kemiskinan (KMK). Untuk tahap awal kegiatan itu dilakukan di dua kecamatan, Bangko dan Bangko Barat, Senin (16/1/2023).
Pada acara yang dipusatkan di Kantor Kecamatan Bangko itu, wabup juga mengevaluasi kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Merangin untuk dua kecamatan tersebut.
Sedangkan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk dua kecamatan itu, terkait perencanaan penanggulangan kemiskinan berdasarkan data dan kebutuhan serta skala prioritasnya.
‘’Dokumen dapat dijalankan secara sinergis, selaras dan terukur sehingga hasil dan manfaatnya terlihat jelas di masyarakat,’’ujar Wabup didampingi Wakil Ketua TP PKK Merangin Ny Juniarti Nilwan.
Tak heran bila pada acara itu, wabup mengikutsertakan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Elvis Suryadinata, Kadis Pemberdataan Masyarakat Desa Andre, Kadis Perikanan Irsadi dan Kadis PUPR Zulhifni.
‘’Semua kepala Organisasi Perangkat Desa (OPD) terkait, harusnya hadir pada acara yang sangat penting ini. Terimakasih untuk lintas sektoral kecamatan yang hadir, Pak Camat, para Kades, Lurah, Kapus, Kapolsek dan Danramil,’’terang Wabup.
Munculnya kemiskinan tegas wabup, disebabkan oleh masalah multi-dimensi.
Penanganan masalah kemiskinan itu, membutuhkan upaya kerja sama multi-sektor, lintas Pemerintahan dan melibatkan aktor non-Pemerintah.
Dalam upaya menekan angka kemiskinan kabupaten jelas wabup, program Kabupaten/Kota Sehat (KKS) dan program gerakan masyarakat hidup sehat (Germas), merupakan upaya untuk menciptakan kondisi kabupaten yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk.
Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yang berfokus kepada peningkatan mutu kualitas dasar manusia, seperti jamban, IPAL, sampah, taman kota, dan sungai bersih.
Program KKS melalui sembilan tatanan dan program Germas itu terang wabup, dilaksanakan lewat tujuh kegiatan Germas, selanjutnya akan dilaksanakan oleh lintas OPD yang terlibat.
‘’OPD terkait harus mampu mengandeng pihak swasta dalam melaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan, misalnya kerjasama melalui pemanfaatan dana CSR (corporate social responsibility) dan peluang lainnya,’’pinta Wabup.
Monitoring dan evaluasi KMK itu dilakukan terkait, target capaian penghapusan kemiskinan ekstrem, mengingat Presiden Jokowi menargetkan pada 2024, sudah tidak ada lagi keluarga yang hidup dalam kemiskinanekstrem. (iqbal)
