Kota Jambi – Pemerintah Kota Jambi melakukan penyerahan kartu pelanggan khusus gas 3kg bersubsidi serta pemberian log book, penyaluran pangkalan gas elpiji 3kg untuk Kecamatan Alam Barajo dan kecamatan Jambi Selatan. Bertempat di Mako Damkar Kota Jambi, Kamis (03/09/20).
Dalam sambutannya Walikota Jambi, H. Syarif Fasha mengatakan, perlunya kartu pelanggan gas elpiji 3 kg subsidi ini merupakan salah satu inovasi yang dibuat oleh pemerintah kota Jambi dan satu-satunya di Indonesia maupun Provinsi Jambi.
Saat ini kata Fasha, pemerintah Kota Jambi menjadi role model nasional dalam percontohan untuk penataan pembagian penyaluran gas 3 kilo tanpa antrian, tanpa kekurangan.
“Kemarin kita masih mendengar ada beberapa tempat yang ternyata memang kartu pelanggannya belum ada yaitu terdapat di Kecamatan Jambi Selatan dan Kecamatan alam barajo,” ungkapnya. .
kecamatan-kecamatan yang sudah di berikan kartu pelanggan ini tidak akan terjadi antrian lagi. Dari Mekanismenya, pemkot sudah menghitung dalam satu Kecamatan masyarakat yang membutuhkan subsidi gas 3 kilo berdasarkan laporan RT dan di lakukan cek fisik.
Terdapat 10.000 KK yang tidak menghitung jiwa melainkan menghitung KK. Dalam satu KK yang menggunakan subsidi gas 3 kilo untuk keluarga yang berpenghasilan rendah menghabiskan tiga atau empat tabung gas”, jelasnya.
“Paling banyak masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan 4 tabung gas. Dari 10.000 KK berarti kita membutuhkan 40.000 tabung gas,” Sambungnya.
Diketahui gas elpiji ini akan disuplai kepada pangkalan-pangkalan yang sudah terdaftar dan tidak menghitung berapa jumlah pangkalan dan berapa gas yang beredar.
Walikota Jambi Syarif Fasha menegaskan, apabila nanti ternyata ada pangkalan yang sudah terlalu banyak mendapatkan suplai gas maka akan kami mekar kan pangkalan supaya jangan ada penumpukan-penumpukan itu bisa merugikan masyarakat Sekitar.
“Pangkalan ini tidak boleh menjual, menyalurkan gas kepada masyarakat yang tidak tercantum dalam log book. Ingat!, apabila ada pangkalan menyalurkan gas terhadap masyarakat menggunakan objek dengan mengatasnamakan masyarakat berpenghasilan rendah atau tidak mampu dan ketahuan oleh lurah, Babinsa,bhabinkamtibmas atau operator kami, maka jangan salahkan pemerintah pangkalannya di segel,” tutupnya. (Ri)
