Deli Serdang – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan kepala daerah agar senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan pemerintahan. Kepemimpinan yang bersih menjadi fondasi utama untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Bima saat menjadi keynote speaker pada Dialog Otonomi Daerah bertema Strategi Mewujudkan Kemandirian Fiskal Daerah dalam rangka HUT ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Institut Kesehatan Medistra Hall, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (2/7/2026).
Bima menegaskan, kepala daerah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Selain dinamika geopolitik, mereka juga harus mengawal program prioritas nasional, memenuhi janji kampanye, serta menghadapi perkembangan media digital yang sangat cepat.
“Hari ini kepala daerah punya empat ujian, yaitu geopolitik, mengawal program-program prioritas nasional, memenuhi janji kampanye, dan menghadapi algoritma media yang bergerak sangat dinamis. Sangat tidak mudah dan butuh jurus-jurus yang sesuai dengan algoritma kekinian,” ujarnya.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Bima mengingatkan agar kepala daerah tidak mengabaikan integritas dalam setiap pengambilan kebijakan. Ia berharap para bupati dapat menuntaskan masa jabatannya dengan baik melalui kepemimpinan yang bersih, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Menurut Bima, integritas juga harus diiringi dengan kemampuan menghadirkan inovasi untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Kepala daerah dituntut mampu mengoptimalkan potensi daerah melalui berbagai terobosan agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memetakan karakter-karakter kepala daerah berdasarkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kualitas pelayanan publik. Daerah dengan karakter transformer, katanya, mampu meningkatkan kapasitas fiskal sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Alternatif pendapatan daerah maupun pendanaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) telah berhasil diterapkan di berbagai kabupaten,” katanya.
Selain itu, Bima mendorong pemerintah kabupaten mendukung Program Kepala Desa Masuk Kampus yang diinisiasi Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
Program tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas kepala desa dalam penguasaan data, perencanaan pembangunan, dan pengembangan potensi desa sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
Bima juga mengajak kepala daerah memperkuat branding daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing. Menurutnya, pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan sport tourism dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, kemandirian fiskal dapat diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang inovatif dan berintegritas. (tugas/iqbal)
