Batam – Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Polpum Kemendagri) menyelenggarakan Rakornas Bidang Kewaspadaan Nasional dalam rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Batam Provinsi Kepulauan Riau, kamis (28/2). Rakornas yang di gelar di Hotel Golden View ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan Pemilu yang sinergis sehingga terciptanya iklim demokrasi yang damai dan kondusif.
Tak kurang dari 2000 orang peserta yang hadir mengikuti satu demi satu paparan materi baik dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sendiri maupun dari pihak Kejaksaan Agung RI, Kapolri, Panglima TNI dan pemateri lainnya termasuk dari pihak KPU dan Bawaslu RI. Para peserta tersebut terdiri dari para Gubernur dan Bupati/Walikota dari 10 Provinsi Wilayah Barat, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dari 10 Provinsi dan Kabupaten/Kota dan juga para penyelenggara pemilu serta para Kepala Badan Kesatuan Bangsa (Kesbang) 10 Provinsi dan Kabupaten/Kota Wilayah Barat. Sedangkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat hadir Wakil Bupati, Kajari, Kapolres termasuk juga dari Badan Kesbang.
Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Amir Sakib usai acara mengatakan kegiatan Rakornas Kewaspadaan ini sangat penting sekali demi mewujudkan Pemilu yang aman, damai dan kondusif. Wabup berpesan kepada segenap jajaran Pemerintah Kabupaten hingga ke tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan maupun para Penyelenggara Pemilu di Tanjab Barat agar selalu berkoordinasi satu sama lain baik sebelum dan sesudah terselenggaranya pesta demokrasi 17 April nanti.
“Saya minta agar seluruh OPD terkait, Para Camat, Lurah dan Kepala Desa segera mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dan saling bersinergi satu sama lain termasuk dengan pihak KPU dan Bawaslu”, ujar wabup.
Sementara itu, dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut Rakornas menjadi sebuah kegiatan yang penting dilakukan dalam rangka menyukseskan konsolidasi demokrasi hingga pemungutan suara selesai di gelar sampai dengan penetapan ataupun pelantikan berlangsung. Ditambahkannya bahwa pelaksanaan Pileg dan Pilpres tahun sebelumnya bisa dijadikan acuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan Pemilu kali ini.
“Meski masih terdapat sejumlah permasalahan, pengalaman tersebut dapat di jadikan bahan evaluasi untuk rujukan Pemilu tahun 2019 ini”, kata mendagri.
Tjahjo juga meminta dukungan serta peran aktif seluruh elemen bangsa untuk meningkatkan kehidupan demokrasi dan mewujudkan kesamaan persepsi serta sinergitas yang kuat dan berkesinambungan antar pemangku kepentingan Pemilu agar Pemilu Serentak 2019 dapat terlaksana secara kondusif, aman dan damai. (Adv)
