Jakarta – Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola keuangan daerah di tengah perubahan sistem pengalokasian anggaran antara pusat dan daerah.
Hal ini disampaikannya dalam acara ‘Dialog Keuangan Daerah: Cara Daerah Kreatif Mencari Sumber PAD Baru’ di Gedung Transmedia, Tendean, Jakarta, Kamis (06/11/2025).
“Kondisi keuangan daerah saat ini sedang mengalami peralihan. Jadi sebenarnya alokasinya bukan hanya di APBD, tetapi juga dialihkan ke pusat. Namun pengalokasiannya tetap untuk daerah. Oleh karena itu, daerah dituntut lebih kreatif, inovatif, dan bekerja keras,” ujar Fatoni.
Fatoni menjelaskan, dalam situasi fiskal yang dinamis, pemerintah daerah perlu melakukan dua langkah strategis, yaitu mengoptimalkan pendapatan daerah dan mengencangkan belanja. Dirinya menekankan agar belanja-belanja yang tidak prioritas, boros, dan tidak produktif dipangkas, sementara pendapatan harus digali secara maksimal.
Sementara itu, dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fatoni menyebutkan lima langkah utama yang dapat dilakukan daerah, pertama intensifikasi, yaitu memaksimalkan potensi pajak dan retribusi daerah yang sudah ada, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan restoran.
Kedua, ekstensifikasi, yaitu menggali sumber-sumber pendapatan baru yang belum dimanfaatkan.
Ketiga, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, sertifikasi, dan bimbingan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Keempat, digitalisasi dan elektronifikasi transaksi keuangan daerah agar pendapatan bisa dimonitor secara real-time serta mengurangi potensi kebocoran.
“Terakhir, inovasi dan kolaborasi investasi termasuk pembentukan dan optimalisasi BUMD, pemanfaatan aset daerah, serta pengelolaan BLUD dan skema kerja sama KPBU/KPDBU untuk membiayai infrastruktur dan pelayanan publik,” kata Fatoni.
Lebih lanjut, Fatoni mengingatkan bahwa selain PAD, daerah masih memiliki peluang besar melalui dana transfer dan dana kementerian/lembaga (K/L). Program strategis nasional, seperti revitalisasi pendidikan, pembangunan rumah sakit, hingga infrastruktur, dapat diakses oleh daerah yang siap secara administrasi dan kinerja.
Melalui kesempatan ini, dirinya juga menyinggung adanya Dana Insentif Fiskal (DIF) sebesar Rp1 triliun yang disiapkan Kemendagri pada tahun anggaran mendatang bagi daerah yang berprestasi di berbagai bidang, seperti penanganan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, pertumbuhan ekonomi, dan penggunaan produk dalam negeri.
“Peluang-peluang dana K/L dan insentif fiskal ini bisa dimanfaatkan daerah dengan bekerja keras dan menunjukkan kinerja yang baik. Pemerintah pusat membuka ruang bagi daerah yang inovatif dan berprestasi,” jelasnya.
Tak ketinggalan, Fatoni menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia dan kepemimpinan di setiap level pemerintahan. Menurutnya, manajemen yang baik berasal dari kepemimpinan yang kuat, kompeten, dan berintegritas.
“Dalam organisasi, manajemen adalah leadership. Maka pemimpin di semua level harus kompeten, punya integritas, loyalitas, dan totalitas. Orang hebat tapi di posisi yang salah tentu tidak akan maksimal,” ungkap Fatoni.
Dirinya juga mengingatkan pentingnya monitoring dan pengawasan internal, memastikan semua proses administrasi berjalan sesuai prosedur dan terinput dalam sistem digital, baik di Kemendagri maupun di BKN.
Selain sektor fiskal, Fatoni juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sektor ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM dan penyelenggaraan event-event daerah yang mampu menarik wisatawan serta meningkatkan aktivitas ekonomi lokal.
Dirinya menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan, termasuk dengan mengoptimalkan Corporate Social Responsibility (CSR) dari BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta.
“Kita bisa mengonsolidasikan CSR dari berbagai pihak untuk kegiatan sosial seperti bedah rumah, penanganan stunting, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan kolaborasi, hasilnya akan jauh lebih optimal,” kata Fatoni.
Terakhir, Fatoni menegaskan pentingnya pembaruan data daerah (updating data) dalam penentuan alokasi dana dari pusat. Dirinya berharap pemerintah daerah terus berinovasi, memperkuat tata kelola keuangan, dan berkolaborasi dengan semua pihak agar pembangunan daerah dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Data harus terus diperbarui. Jangan sampai karena data lama, daerah justru kehilangan peluang mendapatkan alokasi dana yang lebih besar. Pemerintah pusat hanya bisa menggunakan data yang tersedia,” ujarnya. (Iqbal/tugas).
