Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni secara tegas mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022. Hal ini terutama bagi pemda yang realisasi APBD-nya masih rendah sampai dengan Maret 2022.
Menurutnya, realisasi APBD penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, seperti halnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Percepatan realisasi APBD ini juga menjadi salah satu arahan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, realisasi belanja tersebut berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional.
“Namun juga kita melihat ada realisasi pendapatan terendah, untuk provinsi yang paling rendah adalah Provinsi Papua Barat kami masih belum mendapatkan data berapa persen posisinya tetapi angka yang ada di kami masih 0,00 persen. Kemudian baru Provinsi Sulawesi Utara 3,05 persen, yang urutan ketiga dari bawah ada Maluku 5,44 persen, Provinsi Papua 7,42 persen dan kemudian Provinsi Aceh 8,83 persen,” jelas Fatoni dalam Webinar Series Keuda Update ke-14 bertajuk “Optimalisasi Percepatan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah,”Kamis (14/4/2022).
Fatoni mengatakan, hingga saat ini, ada beberapa daerah dengan capaian realisasi belanja yang tinggi dan rendah. Khusus untuk daerah dengan capaian yang masih rendah, dia meminta agar mempercepat realisasi belanjanya.
“Data yang ada di kami dari hasil laporan yang disampaikan oleh daerah, yang terendah adalah Kabupaten Bandung, kemudian Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, kemudian Kabupaten Bengkalis, kemudian Kabupaten Hulu Sungai Selatan,” jelas Fatoni.
Di lain sisi, untuk daerah tingkat kota, realisasi yang masih rendah yakni Kota Pekanbaru, Kota Padang Sidempuan, Kota Tangerang, Kota Tegal, Kota Sorong, Kota Sungai Penuh, Kota Pasuruan, dan Kota Cimahi.
“Silakan Bapak/Ibu yang kepala daerahnya hari ini kepala daerahnya tidak ikut hadir bersama kita tolong untuk dilaporkan agar bisa dilakukan percepatan-percepatan. Kita sudah melewati tiga bulan dan ini hampir berakhir empat bulan atau bulan April kita sudah hampir berakhir,” kata Fatoni.
Lebih lanjut, untuk mendorong percepatan realisasi APBD, Kemendagri telah melakukan monitoring dan evaluasi realisasi APBD setiap minggunya. Bahkan Kemendagri juga telah melakukan evaluasi harian dengan sekretaris daerah (sekda) kabupaten/kota beserta jajarannya, terutama bagi daerah-daerah yang realisasi serapan anggarannya rendah.
“Rapat koordinasi dan evaluasi, analisis, penting dilakukan agar kita bisa belajar dari setiap apa yang sudah kita capai dan kemudian itulah yang akan kita jadikan patokan, kita akan jadikan langkah dalam rangka untuk mengambil langkah-langkah pada bulan-bulan berikutnya,” tandas Fatoni. (gas).
Puspen Kemendagri
